selebaran aksi BEM UNISDA LAMONGAN 2013

PERTANGGUNG JAWABAN MORAL BANGSA

Pendidikan merupakan fondasi kekuatan bangsa, jika pendidikan suatu bangsa miliki kualiatas yang baik sudah di pastikan bangsa itu akan memiliki kualitas bangsa yang baik pula, apa lagi tujuan pendidikan bangsa indonesia sangatlah mulia, yaitu pendidikan karakter yang outputnya adalah membentuk karakter bangsa yang mulia. Jika demikian maka sudah di pastikan bangsa indonesia meliki masa depan yang cerah sebagai bangsa yang besar.

            Sayangnya pada kenyataanya pendidikan bangsa indonesia sedang menghadapi permasalahan terhadap aplikasi dari kosep pendidikan berkarakter ini, salah satu sumber masalah yang terus menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat adalah adanya standarisasi kelulusan siswa dengan melalui seleksi ujian nasional, dimana semua semua soal tes di suplai dari pemerintah pusat.

            Pertayaanya..? relevankah sistem ujian nasional diterapkan di indonesia.? Jika siswa di papua di samakan dengan jakarta, maka jawabanya UJIAN NASIONAL JELAS TIDAK RELEVAN..!!! Sistem ujian nasional jelas memberi tekanan luar biasa kepada para guru dan kepala sekolah yang memiliki fasilitas yang terbatas sedangkan standarisasi kelulusan disamaratakan di seluruh indonesia. Tekanan berupa siswa dari sekolah mereka akan tidak lulus jika tidak mampu mengerjakan soal-soal ujian membuat para guru dan kepala sekolah melakukan segala cara untuk meluluskan para anak didiknya, apalagi para guru memikul tuntutan dari setiap Kepala Daerah agar pendidikan di wilayahnya mendapat prestasi sebagai barometer kemujuan wilayahnya. MAKA JANGAN SALAHKAN JIKA KECURANGAN SAAT UJIAN NASIONAL TERJADI DIMANA-MANA KARNA SISTEM YANG TIDAK RELEVAN INI. Jika kecurang ini berlajut maka yang terjadi bukanlah karakter bangsa yang menjadi output melainkan kerusakan moral anak bangsa yang di didik menjadi pembohong ulung atas kemampuan pribadinya, bahkan para pelaku kecurangan pemberian jawaban ujian nasional di anggap sebagai malaikat penolong bagi para siswa dan guru-guru. MAKA SUDAH SEHARUNYA SISTEM STANDARISASI KELULUSAN MELALUI UNAS DI HILANGKAN DAN DIRUBAH.

Untuk lamongan, kasus sindikat pencurian soal ujian nasional telah ramai di media minggu-minggu ini, lamongan tahun lalu yang menjadi pusat pendidikan di jawa timur tercoreng oleh adanya kasus ini, lalu siapa yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini.? saat tahun lalu pendidikan di lamongan mendapat pertasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan BUPATI LAMONGAN dengan bangga mengangkat trofi pretasi, benner-benner dengan foto Kepala Dinas dan BUPATI di pasang dimana-mana,? Lantas dimana dua orang ini setelah pendidikan lamongan mendapat kasus yang luar biasa memalukan pendidikan lamongan dimata pendidikan nasional.?  Bahkan berkembang iSu siswa  Sekolah Menengah Atas lulusan lamongan tidak akan di terima di Pergurunaan Tinggi Negeri dimana pun. Maka sudah seharusnya KEPALA DINAS & BUPATILAH YANG PALING BERTANGGUNG JAWAB TERCORENGNYA PENDIDIKAN LAMONGAN.!

            Jangan sampai kasus ini justru membuat para guru menjadi korban pidana, para guru hanyalah korban dari sistem dan Kepala Daerah dan Pendidikan yang menuntut mempertahankan prestasi yang tahun lalu digapai. Pertanggung jawaban jelas di bebankan kepada kedua institusi yang paling berwenang atas maju dan mundurnya pendidikan kab.lamongan ini.

Oleh karena itu kami dari BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNISDA LAMONGAN menuntut :

1. PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN BUPATI ATAS TERCORENGNYA PENDIDIKAN      LAMONGAN DI MATA PENDIDIKAN INDONESIA

2. DINAS PENDIDIKAN HARUS BERANI MENJADI PELOPOR UTAMA MENYUARAKAN TIDAK RELEVANYA UJIAN NASIONAL DI INDONESIA.

3.JANGAN KORBANKAN GURU DARI KASUS PENCURIAN SOAL DI LAMONGAN, KARNA YANG PALING BERTANGUNG JAWAB ADALAH SISTEM DAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN BUPATI.

4. PERNYATAAN SIKAP DINAS PENDIDIKAN LAMONGAN MENOLAK ADANYA UJIAN NASIONAL SEBAGAI STANDARISASI KELULUSAN.

5. SIKAP TEGAS DARI DRPD  KEPADA BUPATI ATAS BERBAGAI KASUS DI PENDIDIKAN.